Pejabat
Kontak Kami
  • Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta
  • Telp. 0274 562811
  • Email :
  • biro_organisasi@yahoo.com
  • orgdiy@yahoo.com
Login Petugas




Forum Terbuka

There seems to be an error with the player !

Biro Organisasi Setda DIY
Home
Biro Organisasi Setda DIY

Penyusunan SOP Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Berkualitas dan Akuntabel

Artikel - Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai salah satu entitas pemerintah daerah yang memiliki status istimewa, secara berkelanjutan berupaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel. Salah satu cara untuk mewujudkan hal-hal tersebut adalah melalui penerapan Standar operasional Prosedur dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan.

Pada tahun 2014, Gubernur DIY telah menetapkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 117 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 60 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur. Peraturan Gubernur tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan disampaikan bahwa Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota menyampaikan bahwa Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Sebagai wujud nyata dalam penerapan Standar Operasional Prosedur di daerah, Gubernur DIY telah mengesahkan berbagai Peraturan Gubernur DIY terkait Standar Operasional Prosedur, antara lain sebagai berikut:

1.Peraturan Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur    Penanggulangan Bencana;

2.Peraturan Gubernur DIY Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar operasional Prosedur    Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan;

3.Peraturan Gubernur DIY Nomor 78 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur    Pemanfaatan Barang Daerah;

4.Peraturan Gubernur DIY Nomor 108 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Masalah Reproduksi Dalam Situasi Bencana;

5.Peraturan Gubernur DIY Nomor  2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur      Pengadministrasian Barang Milik Daerah; dan

6.Peraturan Gubernur DIY Nomor  36 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur    Penanganan Gelandangan dan dan Pengemis.

sumber: (lu2)

 

 

 

FORKOMPANDA DIY DI HUTAN PINUS

Berita - Biro Organisasi

 

 

YOGYAKARTA (25/07/2017) – Bertempat di Kawasan Wisata yang pernah dikunjungi mantan presiden AS Barack Hussein Obama Hutan Pinus Bantul, Senin (24/07) diselenggarakan perhelatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah (FORKOMPANDA) DIY. Forkompanda merupakan wadah dalam rangka sinergitas program dan kegiatan antara Pemda DIY dengan Kabupaten/Kota se DIY dalam Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah. Forkompanda  kali ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul.

Hadir pada acara tersebut  Asisten Sumber Daya dan Kesra Setda Kabupaten Bantul Drs H Totok Sudarto MPd, Kepala Biro Organisasi Setda DIY diwakili Plh Kabag Kelembagaan Tuty Amalia SH MSi, dan para Kepala Bagian Organisasi Kabupaten/ Kota se DIY serta jajarannya.

Materi yang menjadi diskusi antara lain disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Setda Bantul yang merespon rencana perdais tentang kelembagaan istimewa DIY yang akan mempertimbangkan kelembagaan asli Yogyakarta. Pihak berharap dengan kelembagaan istimewa yang sedang berproses di Pemda DIY, aspirasi dan layanan kepada masyarakat masyarakat lebih terwadahi.

Dalam diskusi juga membicarakan tindak lanjut Permendagri 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis  daerah (UPTD), permasalahan terkait UPTD  di Kabupaten/Kota maupun UPT pendidikan (PAUD, TK, SD) di Kecamatan. Rencananya beberapa permasalahan tersebut juga akan segera dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri.

Menanggapi hal tersebut   Plh Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Setda DIY Tuty Amalia SH MSi   mengatakan kelembagaan istimewa sudah di meja pimpinan. Terkait UPTD, pihaknya juga sudah mendapatkan kepastian jadwal konsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri untuk mencari titik terang beberapa permasalahan tersebut. Rencananya semua Kepala Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se-DIY akan ikut serta konsultasi ke Kemendagri, agar segala permasalahan dapat dituntaskan.(mtn)

 

 

Perbaiki Kualitas, Pemerintah Siapkan Standar Kompetensi ASN

Berita - Nasional

Sebagai penyelenggara negara, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki kompetensi dalam jabatan dan tugas yang diemban agar dapat meningkatkan daya saing bangsa. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan bahwa dalam memperbaiki kualitas ASN diperlukan sebuah standar kompetensi dalam menduduki sebuah jabatan.

“Misalkan sebagai dasar kompetensi, seseorang tersebut harus melek IT dan juga memahami bahasa asing seperti Bahasa Inggris. Sebagai contoh untuk CPNS akan mengikuti tes dengan komputer, jika seseorang tidak bisa menggunakan komputer maka dia tidak akan lulus tes tersebut,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Pedoman Standar Kompetensi ASN, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (18/07).

Selain dari itu, dirinya menjelaskan bahwa PP No 11 tahun 2017 dan amanat UU ASN yang mewajibkan ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran (JP) per tahun. Karena itu ASN harus memiliki sertifikasi kompetensi sesuai bidang jabatan yang akan ditempatinya. “Posisi jabatan ASN jangan sampai diisi oleh SDM yang tidak memiliki kompetensi di bidang yang dibutuhkan,” imbuhnya.

Pengembangan kompetensi menurutnya dapat dilakukan melalui berbagai hal, seperti diklat, sekolah formal, coaching, mentoring dan lainnya. Dengan demikian kemampuan ASN pun dapat terus di –up grade sehingga mewujudkan aparatur yang profesional.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Irham Dilmy menyampaikan, standar kompetensi diperlukan dalam merekrut orang, yang akan dijadikan roadmap siapa yang cocok untuk duduk di suatu  jabatan tertentu. Menurutnya jabatan harus diisi  oleh orang yang tepat, sehingga meningkatkan pencapaian sasaran kerja jauh lebih besar. “Standar Kompetensi jabatan merupakan hal yang sangat mendasar. Kalau pelaksanaanya benar maka semuanya bisa menjadi benar, namun jika ini tidak benar maka semua menjadi tidak benar,” katanya.

Hadir dalam rapat koordinasi tersebut para Komisioner KASN, dan seluruh perwakilan Kementerian dan Lembaga. Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut untuk mencari masukan serta berdiskusi perihal penyusunan pedoman standar kompetensi ASN.

Sumber: (byu/HUMASMENPANRB)

 

Bantuan Teknis

Online User

Online User