Pejabat
Kontak Kami
  • Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta
  • Telp. 0274 562811
  • Email :
  • biro_organisasi@yahoo.com
  • orgdiy@yahoo.com
Login Petugas




Forum Terbuka

There seems to be an error with the player !

Biro Organisasi Setda DIY
Home
Biro Organisasi Setda DIY

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DI DIY

Berita - Biro Organisasi

 

YOGYAKARTA (08/08/2017) -  Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 440/3064/SJ Tanggal 10 Juli 2017 perihal kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS di Daerah,   Jum’at (04/08)Pemda DIY diampu Biro Organisasi Setda DIY  menyelenggarakan inventarisasi kelembagaan , tugas dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS di DIY, baik dI Lingkungan Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota se-DIY.

Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 124 tahun 2016 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) secara garis besar, mengatur tentang perubahan dan penyesuaian keanggotaan serta tata kerja Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, sekaligus untuk menggantikan Perpres Nomor 75 Tahun 2006 yang selama ini menjadi dasar acuan kerja Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Daerah.

Dalam arahannya Kepala Biro Organisasi Setda DIY Drs YB Jarot Budi Harjo mengharapkan,  evaluasi  kelermbagaan  yang dilakukan saat ini agar menekankan sinergitas  serta menghindari terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi, program , kegiatan dan anggaran antara Komisi Penanggulanagan AIDS di Pemda DIY dengan Kabupaten/Kota se-DIY. (bws,mtn)

 

 

MEMAKNAI HAKEKAT PERJANJIAN KINERJA SECARA LEBIH MENDALAM

Artikel - Artikel Umum

Dalam acara Training of Trainers Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 27 s/d 29 Juli 2017 di Jakarta, banyak hal yang penulis bisa pahami terkait dengan agenda utama penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk tulisan kali ini akan kami ulas pemahaman mengenai perjanjian kinerja.

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab pencapaiaannya. Dengan demikian perjanjian kinerja merupakan komitmen kontrak kerja pejabat sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanan tugas sesuai jabatannya.

Apabila dikaitkan dengan sistem manajemen PNS saat ini yang mendasarkan pada sistem merit sungguh sangat signifikan relevansinya. Pasal 228 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS secara tegas menyatakan bahwa penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

Selanjutnya...

 

BUDAYA PEMERINTAHAN SATRIYA DIY

Berita - Biro Organisasi

 

 

YOGYAKARTA (01/08/2017) -  Budaya pemerintahan SATRIYA telah diatur dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di DIY. Sedangkan Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 53 Tahun 2014. Bagi Pemda DIY “SATRIYA” mengandung makna Selaras, Akal budi luhur, Teladan, Rela melayani, Inovatif, Yakin dan percaya diri dan Ahli profesional sebagaimana filosofi Hamemayu Hayuning Bawana.

Mulai bulan Juli kemarin, Pemerintah Daerah DIY melalui Biro Organisasi Setda DIY melaksanakan monev implementasi budaya pemerintahan DIY yang dikenal dengan akronim “SATRIYA”.

Kegiatan tersebut dilaksanakan  untuk mengukur  pencapaian implementasi nilai yang terkandung budaya pemerintahan SATRIYA  dalam pola pikir dan sikap, baik dalam tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari perilaku bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Monev dilakukan dengan mendistribusikan kuesinoner  dengan sampel acak berstrata (stratified random sampling) kepada responden ASN di semua OPD Pemda DIY. Dijadwalkan bulan September  skor masing-masing OPD sudah selesai diolah.

Kepala Biro Organisasi Setda DIY, Drs. YB. Jarot Budi Harjo berharap hasil skor per OPD dapat digunakan untuk mengetahui profil dan kemajuan implementasi budaya di masing-masing OPD sebagai bahan kebijakan peningkatan  tindak lanjut. Kepala Biro menekankan, implementasi budaya  pemerintahan dapat secara nyata mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dengan karakter adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.(nt/mtn)

 

 

Bantuan Teknis

Online User

Online User