Pejabat
Kontak Kami
  • Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta
  • Telp. 0274 562811
  • Email :
  • biro_organisasi@yahoo.com
  • orgdiy@yahoo.com
Login Petugas




Forum Terbuka

There seems to be an error with the player !

Biro Organisasi Setda DIY
Home
Biro Organisasi Setda DIY

Pendampingan Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial JPT, Administrator dan Pengawas

Berita - Biro Organisasi

YOGYAKARTA (02/06/2017) - Untuk mengakomodir perubahan kelembagaan yang dinamis, Pada Tahun Anggaran 2017 Biro Organisasi Setda DIY melalukan reviu terhadap Peraturan Gubernur DIY  Nomor 89 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Manajerial Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi dalam melakukan penataan jabatan berbasis kompetensi.

Penyusunan Standar Kompetensi manajerial ditujukan untuk semua nama Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah DIY yang mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai kelanjutan sosialisasi yang telah dilakukan pada bulan Februari, pada bulan Mei dilaksanakan pendampingan penyusunan standar kompetensi manajerial yang terbagi ke dalam 5 (lima) angkatan, bertempat di ruang rapat Biro Organisasi Setda DIY. Selain kompetensi manajerial khusus yang disusun sesuai dengan bidang tugas tiap jabatan, dalam kesempatan tersebut dijelaskan juga kompetensi umum yang diintegrasikan dengan nilai-nilai pada budaya pemerintahan SATRIYA dan wajib dimiliki oleh setiap jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

 

Jam Kerja PNS Pemerintah Daerah DIY Selama Bulan Ramadan 1438 H

Artikel - Artikel Umum

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI pada Bulan Ramadan. Surat Edaran tersebut disusun dan disampaikan kepada seluruh ASN, TNI dan POLRI di seluruh Wilayah NKRI untuk mendukung pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan.

Selama bulan Ramadan, jam kerja di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan minimal selama 32,5 jam. Pada hari biasa di luar bulan Ramadan, jam kerja baik di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah sebanyak 37,5 jam. Selisih waktu 5 jam tersebut diwujudkan dalam pengurangan jam istirahat. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pelaksanaan pelayanan publik baik yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI pada Bulan Ramadan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 7/SE/V/2017 tanggal 19 Mei 2017.

Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 7/SE/V/2017 tersebut mengatur bahwa :

1. Bagi instansi pemerintah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja, jam kerja diatur sebagai berikut:

a. Hari Senin – Kamis, pukul 07.30 WIB – 15.15 WIB dengan istirahat 30 menit mulai pukul 12.00 WIB

b. Hari Jum’at, pukul 07.30 WIB – 11.00 WIB

2. Bagi instansi pemerintah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, jam kerja diatur sebagai berikut:

a. Hari Senin – Kamis, pukul 07.30 WIB – 13.30 WIB

b. Hari Jum’at, pukul 07.30 WIB – 11.00 WIB

c. Hari Sabtu, pukul 07.30 WIB – 12.30 WIB

Selain mengatur tentang jam kerja selama Bulan Ramadhan, SE Gubernur Nomor 7/SE/V/2017 menghimbau kepada seluruh pegawai yang beragama Islam agar menjalankan ibadah puasa sesuai dengan syariat Islam dan memperbanyak amal ibadah serta menghimbau kepada pegawai yang tidak menjalankan ibadah puasa agar memelihara semangat toleransi dan  kerukunan antar umat beragama dan tidak melakukan kegiatan makan minum secara mencolok.

Sumber :

https://www.menpan.go.id/jdih/permen-kepmen/se-menpan-rb/file/5424-semenpan-2017-no-020

SE Gubernur DIY Nomor 7/SE/V/2017

 

EVALUASI KELEMBAGAAN ISTIMEWA DIY

Berita - Biro Organisasi

 

YOGYAKARTA (30/05/2017) - Bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah DIY Kepatihan Yogyakarta, Pemda DIY dalam hal ini Biro Organisasi Setda DIY menyelenggarakan pemaparan draft kelembagaan keistimewaan DIY sebagaimana evaluasi Perda Istimewa DIY nomor 3 tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Pemaparan draft dilaksanakan beberapa kali secara maraton mulai awal Mei ini, dan ditargetkan Agustus mendatang Perda Istimewa tentang kelembagaan Pemda DIY yang diikuti Peraturan Gubernur tentang tugas dan fungsi perangkat daerah DIY dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) telah selesai.

Pemaparan draft  dipimpin oleh PLT. Sekretaris Daerah DIY  Ir Rani Sjamsinarsi MT dan dihadiri oleh SOPD terkait antara lain  semua  Asisten  setda DIY, DPPKA, BAPPEDA, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah Biro Hukum dan  Biro Tata Pemerintahan. Dalam arahannya PLT. Sekretaris Daerah DIY  berharap kelembagaan yang baru nanti  dapat lebih mendukung implementasi keistimeawaan DIY dan kesejahteraan masyarakat hingga tingkat Desa.

Pada pengantarannya Kepala Biro Organisasi Setda Drs YB Jarot Budi Harjo mengatakan bahwa   draft kelembagaan dimaksud sedapat mungkin telah mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah dan kondisi eksisting aparatur daerah DIY. (mtn,ern).

 

Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini76
mod_vvisit_counterKemarin283
mod_vvisit_counterMinggu ini76
mod_vvisit_counterMinggu kemarin5367
mod_vvisit_counterBulan ini13389
mod_vvisit_counterBulan kemarin15236
mod_vvisit_counterTotal Kunjungan777353

Tanya Jawab

Apakah anda suka informasi yang kami berikan?
 

Link Terkait

Kemenpan dan RB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri


LAN
Lembaga Administrasi Negara

BKN
Badan Kepegawaian Negara

Setneg
Sekretariat Negara


DPPKA DIY
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset DIY


Bappeda DIY
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY

Biro Hukum Setda DIY

 

 

 

Bantuan Teknis

Online User

Online User