Pejabat
Kontak Kami
  • Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta
  • Telp. 0274 562811
  • Email :
  • biro_organisasi@yahoo.com
  • orgdiy@yahoo.com
Login Petugas




Forum Terbuka

There seems to be an error with the player !

Biro Organisasi Setda DIY
Home
Biro Organisasi Setda DIY

FORKOMPANDA DIY DI KOTA YOGYAKARTA

Berita - Biro Organisasi

 

 

YOGYAKARTA (14/09/2017) – Bertempat di Obyek Wisata Komplek Taman Sari Yogyakarta, Selasa (12/09) diselenggarakan perhelatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah (FORKOMPANDA) DIY.   Forkompanda merupakan wadah dalam rangka sinergitas program dan kegiatan antara Pemda DIY dengan Kabupaten/Kota se DIY dalam Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah. Forkompanda  kali ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta.

Hadir pada acara tersebut  Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda DIY Drs Noviar Rahmad, Msi serta Para Kepala Bagian Organisasi Kabupaten/ Kota se DIY dan jajarannya.

Materi yang menjadi diskusi antara lain tentang UPT Malioboro sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta, tetapi juga sebagai pelaksana untuk pemeliharaan penataan kawasan Malioboro yang dananya berasal dari alokasi Dana Keistimeaan DIY. Nantinya akan dibentuk peraturan bersama untuk penataan kawasan Malioboro tersebut.

Forum juga membicarakan mengenai keberadaan UPT di Kabupaten/Kota yang kewenangan sepenuhnya berada di Kabupaten/Kota, diantaranya mengenai tindak lanjut peraturan yang mengatur keberadaan RSUD dan UPT pengelola PAUD/SD yang sangat diperlukan dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan.

Adapun Pemda DIY yang dalam hal ini Biro Organisasi Setda DIY akan menyiapkan bahan kepada rekomendasi Gubernur DIYsetelah mendalami naskah akedemik terhadap  eksisting UPT Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Namun demikian untuk keputusan dikembalikan kebijakan dari masing-masing Kabupaten/Kota. (wbs/mtn)

 

SEKBER CAGAR BUDAYA DIY

Berita - Biro Organisasi

 

 

 

 

 

 

YOGYAKARTA (06/09/2017) - Bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah DIY Kepatihan Yogyakarta, Selasa (05/09), Sekretaris Daerah DIY Ir Gatot Saptadi, memimpin secara langsung rapat koordinasi pembentukan kelembagaan Sekretariat Bersama Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Rakor diikuti pejabat dan sopd terkait di lingkungan Pemda DIY,  Pemda Kota Yogyakarta dan unsur TNI.

Rakor kali ini  difokuskan untuk membentuk lembaga sekretariat bersama  yang akan mengelola percepatan penataan dan pembangunan kawasan cagar budaya di DIY, meliputi kawasan Malioboro, kawasan Kraton Yogyakarta, kawasan Puro Pakualaman, kawasan Kota Baru dan kawasan Kotagedhe. Lembaga yang dibentuk merupakan lembaga non operasional, sehingga lebih  bersifat perencanaan, koordinatif, fasilitatif dan sinkronisasi dimana kegiatan operasional akan dilaksanakan oleh pokja-pokja yang beranggotakan unsur sopd teknis yang telah ada sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam arahannya Sekda DIY Ir Gatot Saptadi menegaskan komitmen Pemda DIY bahwa, kelembagaan sekber cagar budaya dibentuk sedapat mungkin dapat menyelesaikan seluruh masalah yang belum ditangani oleh upt-upt yang sekarang telah ada sebagai upaya untuk mewujudkan  missi percepatan penataan dan pembangunan beberapa kawasan tersebut sebagai bentuk implementasi keistimewaan DIY. Adapun unsur sopd yang duduk dalam pokja masing-masing akan menangani permasalahan di bidang transportasi, trantibum, kebudayaan/pariwisata, perekonomian, sarpras dan tata ruang, sanitasi lingkungan dan kesehatan. (ern,mtn)

 

EKSPOSE INVENTARISASI UPTD KABUPATEN/KOTA

Berita - Biro Organisasi

 

YOGYAKARTA (29/08/2017) -  Bertempat di Gedung Unit IX Kompleks Kepatihan Yogyakarta  Senin(28/08), Biro Organisasi Setda DIY menyelenggarakan ekspose hasil  inventasirasi Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD)  Kabupaten/Kota se-DIY. Kegiatan ini  merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD).

Bertindak sebagai narasumber Kepala Biro Organisasi Setda DIY Drs YB Jarot Budi Harjo dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul Markus Trimunarja, SIP, MSi.

Sesuai  ketentuan Permendagri di atas, konsultasi pembentukan UPTD Kabupaten/Kota harus dilengkapi dengan dokumen kajian akademis  disertai analisis beban kerja dan analisis rasio belanja pegawai. Disepakati oleh masing-masing Kabupaten/kota target penyelesaian penyusunan dokumen dimaksud segera rampung akhir bulan Agustus ini  untuk mendapatkan persetujuan Gubernur DIY.

Dalam arahannya Kepala Biro Organisasi Setda DIY Drs YB Jarot Budi Harjo mengutarakan, dalam evaluasi UPTD lebih menekankan menata kembali UPTD yang sudah ada dari pada membentuk UPTD baru. Karena bila asal membentuk UPTD sekalipun sangat diperlukan dalam pelayanan  kepada masyarakat dikhawatirkan tugas dan fungsinya tidak tidak berjalan optimal. Lebih lanjut ditambahkan faktor anggaran, sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur sipil negara petugas teknis yang kompeten harus diperhitungkan secara cermat. Dari hasil identifikasi  yang dilakukan tim Biro Organisasi Setda DIY, permasalahan paling umum adalah keterbatasan  aparatur sipil negara yang akan melaksanakan tugas di UPTD tersebut (bws,mtn)

 

Bantuan Teknis

Online User

Online User