Pejabat
Kontak Kami
  • Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta
  • Telp. 0274 562811
  • Email :
  • biro_organisasi@yahoo.com
  • orgdiy@yahoo.com
Login Petugas




Forum Terbuka

There seems to be an error with the player !

Biro Organisasi Setda DIY
Home
Biro Organisasi Setda DIY

Perbaiki Kualitas, Pemerintah Siapkan Standar Kompetensi ASN

Berita - Nasional

Sebagai penyelenggara negara, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki kompetensi dalam jabatan dan tugas yang diemban agar dapat meningkatkan daya saing bangsa. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan bahwa dalam memperbaiki kualitas ASN diperlukan sebuah standar kompetensi dalam menduduki sebuah jabatan.

“Misalkan sebagai dasar kompetensi, seseorang tersebut harus melek IT dan juga memahami bahasa asing seperti Bahasa Inggris. Sebagai contoh untuk CPNS akan mengikuti tes dengan komputer, jika seseorang tidak bisa menggunakan komputer maka dia tidak akan lulus tes tersebut,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Pedoman Standar Kompetensi ASN, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (18/07).

Selain dari itu, dirinya menjelaskan bahwa PP No 11 tahun 2017 dan amanat UU ASN yang mewajibkan ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran (JP) per tahun. Karena itu ASN harus memiliki sertifikasi kompetensi sesuai bidang jabatan yang akan ditempatinya. “Posisi jabatan ASN jangan sampai diisi oleh SDM yang tidak memiliki kompetensi di bidang yang dibutuhkan,” imbuhnya.

Pengembangan kompetensi menurutnya dapat dilakukan melalui berbagai hal, seperti diklat, sekolah formal, coaching, mentoring dan lainnya. Dengan demikian kemampuan ASN pun dapat terus di –up grade sehingga mewujudkan aparatur yang profesional.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Irham Dilmy menyampaikan, standar kompetensi diperlukan dalam merekrut orang, yang akan dijadikan roadmap siapa yang cocok untuk duduk di suatu  jabatan tertentu. Menurutnya jabatan harus diisi  oleh orang yang tepat, sehingga meningkatkan pencapaian sasaran kerja jauh lebih besar. “Standar Kompetensi jabatan merupakan hal yang sangat mendasar. Kalau pelaksanaanya benar maka semuanya bisa menjadi benar, namun jika ini tidak benar maka semua menjadi tidak benar,” katanya.

Hadir dalam rapat koordinasi tersebut para Komisioner KASN, dan seluruh perwakilan Kementerian dan Lembaga. Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut untuk mencari masukan serta berdiskusi perihal penyusunan pedoman standar kompetensi ASN.

Sumber: (byu/HUMASMENPANRB)

 

UPTD KABUPATEN/KOTA DI DIY

Berita - Biro Organisasi

 

YOGYAKARTA (20/07/2017) -  Berakhir hari ini Kamis,  Biro Organisasi Setda DIY menyelenggarakan inventasirasi UPTD Kabupaten/Kota se-DIY yang  dilaksanakan secara berkeliling ke masing-masing Kabupaten/Kota. Kegiatan ini  merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD).

Sesuai  Permendagri di atas konsultasi pembentukan UPTD Kabupaten/Kota harus dilengkapi dengan dokumen kajian akademis perlunya pembentukan dan analisis rasio belanja pegawai. Disepakati oleh masing-masing Kabupaten/kota target penyelesaian penyusunan dokumen dimaksud segera rampung akhir bulan Agustus mendatang, untuk mendapatkan persetujuan Gubernur DIY. Hal tersebut terkait dengan penataan keselarasan kelembagaan istimewa di DIY antara Pemda DIY, Kabupaten/kota dan Desa  yang juga sedang dikebut. Menurut jadwal, 22 September 2017 Pergub dan Perbub/Perwal pembentukan UPTD harus segera diterbitkan

Dalam arahannya Kepala Biro Organisasi Setda DIY Drs YB Jarot Budi Harjo mengutarakan, dalam evaluasi UPTD lebih menekankan menata kembali UPTD yang sudah ada dari pada membentuk UPTD baru. Karena bila asal membentuk UPTD sekalipun sangat diperlukan dalam pelayanan  kepada masyarakat dikhawatirkan tugas dan fungsinya tidak tidak berjalan optimal. Lebih lanjut ditambahkan faktor anggaran, sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur sipil negara petugas teknis yang kompeten harus diperhitungkan secara cermat.

Dari hasil identifikasi  yang dilakukan tim Biro Organisasi Setda DIY, permasalahan paling umum adalah keterbatasan  aparatur sipil negara yang akan melaksanakan tugas di UPTD tersebut (bws,mtn)

 

FINALISASI KELEMBAGAAN ISTIMEWA PEMDA DIY (2)

Berita - Biro Organisasi

 

YOGYAKARTA (10/07/2017) -  Bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah DIY Kepatihan  Yogyakarta Pj Sekda DIY Drs Sulistiyo SH CN  MSi, memimpin secara langsung rapat koordinasi  finalisasi kelembagaan istimewa  Pemda DIY. Rakor diikuti pejabat dan  SOPD terkait antara lain Asisten Administrasi Umum  Setda DIY, Bappeda, Badan Kepegawaian Daerah,  Biro Tata Pemerintahan dan  Biro Organisasi Setda DIY.

Pelaksanaan  finalisasi kali ini difokuskan untuk merangkum serangkaian program dari masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemda DIY, sebagai bahan arsitektural bentuk dan susunan organisasi kelembagaan istimewa Pemda DIY.

Dalam arahannya Pj Sekda DIY Drs Sulistyo SHCN menegaskan komitmen Pemda DIY bahwa, kelembagaan istimewa DIY dibentuk untuk mewujudkan 3 missi: meningkatkan kualitas SDM, peningkatkan kualitas   pembangunan  ekonomi dan peningkatan tata pemerintahan yang unggul.

Kegiatan  tersebut membutuhkan kecermatan kehati-hatian, bukan saja  karena kelembagaan istimewa tersebut merupakan penjabaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda DIY tetapi juga meramu struktur pemerintahan asli sesuai kewenangan keistimewaan DIY di dalamnya. Hal ini  mencakup keselarasan kelembagaan antara Pemda DIY, Pemkab/Pemkot, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sampai ke Kampung/Dukuh. (mtn,ern)

 

Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini76
mod_vvisit_counterKemarin283
mod_vvisit_counterMinggu ini76
mod_vvisit_counterMinggu kemarin5367
mod_vvisit_counterBulan ini13389
mod_vvisit_counterBulan kemarin15236
mod_vvisit_counterTotal Kunjungan777353

Tanya Jawab

Apakah anda suka informasi yang kami berikan?
 

Link Terkait

Kemenpan dan RB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri


LAN
Lembaga Administrasi Negara

BKN
Badan Kepegawaian Negara

Setneg
Sekretariat Negara


DPPKA DIY
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset DIY


Bappeda DIY
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY

Biro Hukum Setda DIY

 

 

 

Bantuan Teknis

Online User

Online User