Pejabat
Kontak Kami
  • Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta
  • Telp. 0274 562811
  • Email :
  • biro_organisasi@yahoo.com
  • orgdiy@yahoo.com
Login Petugas




Forum Terbuka

There seems to be an error with the player !

Biro Organisasi Setda DIY
Home
Biro Organisasi Setda DIY

Ekspose Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

Berita - Biro Organisasi

YOGYAKARTA (01/11/2017) – Bertempat di Gedung Unit IX Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Biro Organisasi Setda DIY menyelenggarakan ekspose Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Pengawas yang dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Oktober sebagai tindak lanjut pendampingan pada bulan Mei 2017.

Untuk melaksanakan penataan jabatan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi, Biro Organisasi telah menyusun konsep Standar Kompetensi Manajerial sebagai reviu terhadap Peraturan Gubernur DIY Nomor 89 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Manajerial Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

Pada kesempatan tersebut disampaikan pola kompetensi manajerial serta level kompetensi yang ditujukan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemda DIY. Disamping itu, Pemetaan kompetensi juga menjadi hal yang ditekankan dalam penataan sumber daya manusia aparatur untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam kompetensi seseorang pada jabatan tertentu atas hasil pengukuran kompetensi, sehingga akan didapatkan data-data yang diperlukan untuk kaderisasi pemimpin maupun program-program penataan dan pengembangan pegawai untuk mengoptimalkan kinerja organisasi.(llk)

 

GUBERNUR DIY PIMPIN RAKOR KELEMBAGAAN ISTIMEWA PEMDA DIY

Berita - Biro Organisasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOGYAKARTA (26/10/2017) - Bertempat di Ruang Dalem Ageng Kepatihan  Yogyakarta Rabu (23/10)  Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X memimpin secara langsung rapat koordinasi  finalisasi kelembagaan istimewa  Pemda DIY. Rakor diikuti Sekretaris Daerah DIY, Asisten Keistimewaan Setda DIY, Asisten Administrasi Umum Setda DIY, yang mewakili Walikota Yogyakarta dan para Bupati se-DIY serta para pejabat eselon II dari instansi terkait. Rakor membahas rancangan final bentuk dan susunan serta nomenklatur kelembagaan istimewa Pemda DIY.

Dalam arahannya Gubernur DIY mengatakan,  kita mencoba melempar pandangan kepada Kabupaten/Kota. Dulu Kapanewon menjadi Kecamatan, sekarang akan Kapanewon lagi. Ini dimungkinkan oleh UU Keistimewaan. Kalau Camat wewenangnya terbatas sebagai pimpinan wilayah, apakah bisa bertanggung jawab jika ada konflik antar Desa? Bagaimana ini bisa kita lakukan dalam jenjang organisasi yang tidak terlalu birokratis tapi efektif dalam pelayanan publik. Kita harus mengubah paradigma, wajib bagi Lurah dan Camat untuk mengkondisikan sebagai aplikasi tanggung jawab kepada masyarakat untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman.

Terkait dengan anggaran Kabupaten/Kota yang kecil beliau menambahkan, jika kita bisa match dan terstruktur antara tema  DIY dengan subtema  Kabupaten/Kota, harapannya pembangunan program Pemda DIY- Kabupaten/Kota akan bisa efektif. Hal tersebut akan sangat ideal, tidak hanya bicara money follow program tetapi juga money follow result.  Kita bisa menentukan indikator yang seragam, agar bisa  tumbuh bersama sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Hingga rakor finalisasi kelembagaan istimewa Pemerintah Daerah DIY usai berlangsung, pemaparan draft  kelembagaan istimewa hampir dipastikan tidak ada perubahan yang fundamental dan segera bisa diimplementasikan. (slk,ern,mtn)

 

MONEV KELEMBAGAAN KABUPATEN/KOTA

Berita - Biro Organisasi

YOGYAKARTA (03/10/2017) -  Bulan September kemaren Pemda DIY dalam  hal ini  Biro Organisasi Setda DIY telah menyelenggarakan jadwal maraton monev   kelembagaan OPD Kabupaten/Kota se-DIY.

Idealnya, berdasarkan ketentuan  PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,  yang ditindaklanjuti dengan Pergub DIY Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, maka penyusunan struktur organisasi pada perangkat daerah harus sesuai kerangka regulasi serta kebutuhan obyektif dan kondisi lingkungan strategis daerah berdasarkan asas: urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; efisiensi; efektivitas; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas dan fleksibilitas.

Namun demikian dalam tataran implementasinya, penyelengaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota ditengarai  masih ada kemungkinan kurang terlaksana secara optimal. Maka kegiatan monev  terhadap kelembagaan Kabupaten/Kota dirasa masih diperlukan  untuk mengetahui tingkat efektivitas penyelengaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi, kebutuhan obyektif dan kondisi strategis daerah.

Pada pengantaran  briefing  yang disampaiakan kepada tim monev,  Kepala Biro Organisasi Setda Drs YB Jarot Budi Harjo mengatakan bahwa   keluaran  yang diharapkan dari kegiatan ini adalah dokumen profil Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-DIY. Harapannya dokumen profil tersebut dapat digunakan sebagai bahan tindak lanjut oleh para pemangku kepentingan. (mtn,wbs).

 

 

 

Bantuan Teknis

Online User

Online User