Pejabat
Kontak Kami
  • Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta
  • Telp. 0274 562811
  • Email :
  • biro_organisasi@yahoo.com
  • orgdiy@yahoo.com
Login Petugas



Forum Terbuka

There seems to be an error with the player !

Biro Organisasi Setda DIY
Home
Biro Organisasi Setda DIY

Mengupas Lebih Jauh Urgensi Analisis Standar Belanja dan Standarisasi Harga Barang dan Jasa dalam

Artikel - Artikel Umum

Kembali kita mengingat bersama agenda bersama reformasi birokrasi yang telah dicanangkan sejak tahun 2010 melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformsi Birokrasi 2010  2025, tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks itu lalu muncul 8 area perubahan yang akan ditata yakni organisasi, tata laksana, sumberdaya manusia, peraturan perundangan, akuntabilitas,  pengawasan, pelayanan publik serta pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultureset).  Bisa diyakinkan bahwa ketika 8 area sudah tertata dengan baik maka terwujudlah tata pemerintahan yang baik.

Berkaitan dengan area akuntabilitas utamanya akuntabilitas pengelolaan anggaran, 2 fase yang krusial menentukan derajat akuntabilitasnya, yakni fase perencanaan dan fase pelaksanaan. Pada fase perencanaan, akuntabilitas semakin tinggi apabila terpenuhi 4 persyaratan. Pertama, perencanaan program/kegiatan disusun berdasarkan analisis kebutuhan para pemangku kepentingan; dengan ini akan jelas teridentifikasi apa, bagaimana, untuk apa, seberapa banyak, dimana, kapan kebutuhan pemangku kepentingan harus tersedia.

Kedua, setelah jelas teridentifikasi karakteristik kebutuhan pemangku kepentingan, lalu disusun Rencana Kerja dan Anggaran yang memuat nama program, nama kegiatan, indikator, tolok ukur kinerja, target kinerja, besaran anggaran yang diperlukan berikut rincian belanja dan kode rekening.   Agar estimasi anggaran wajar sesuai kebutuhan maka diperlukan analisis standar biaya. Analisis standar belanja setidaknya memuat proses/subproses kegiatan, kebutuhan belanja pada setiap proses/subprosesnya (misalnya makan minum rapat, ATK, fotocopy, transportasi, akomodasi, dsb) lalu batasan maksimal belanja di setiap proses/subprosesnya. Untuk hal ini diatur dalam peraturan analisis standar belanja.

Ketiga, adanya peraturan standar harga barang dan jasa sebagai batasan harga tertinggi untuk setiap jenis barang/jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Harga-harga itulah yang digunakan sebagai dasar merencanakan anggaran. Dalam hal terdapat item barang/jasa belum diatur maka perencanaan mengacu pada harga pasar saat itu. Keempat, adanya sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang dapat diakses oleh masyarakat luas, sebagai media mewujudkan transparansi pengelolaan anggaran. Masyarakat bisa lebih mudah mengontrol perencanaan anggaran dengan mengakses sistem informasi.

Demikian, ketika perencanaan sudah normatif melalui keempat hal tersebut di atas maka akuntabilitas perencanaan anggaran sudah terwujud. Lalu bagaimana dengan pelaksanaannya? Tidak kalah pentingnya menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran adalah mengawal pelaksanaannya. Apa yang harus dikawal antara lain berkaitan dengan ketepatan waktu pelaksanaan anggaran, ketepatan sasaran, kelengkapan bukti-bukti.

 

Bagaimana Pemerintah/Pemerintah Daerah Berperan sebagai Fasilitator yang Handal?

Artikel - Artikel Umum

Mengelola public interest, tidak mungkin dilakukan pemerintah sendiri tanpa dukungan masyarakat dan dunia usaha. Karenanya pemerintah berkewajiban memberikan fasilitasi utamanya terhadap masyarakat dan dunia usaha dalam berbagai hal. Sebetulnya fasilitasi yang dilakukan pemerintah mencakup pula fasilitasi terhadap instansi pemerintah sendiri ataupun antar level pemerintahan, tidak hanya fasilitasi terhadap masyarakat dan dunia usaha. Diskusi kali ini mencoba menggali apa saja pokok-pokok aktifitas yang dilakukan ketika pemerintah berperan memfasilitasi.

Pertama, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, fasilitasi berkaitan dengan penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Dari pengertian ini maka secara umum pemerintah dituntut mampu memahami dengan baik apa yang menjadi permasalahan pihak yang difasilitasi sehingga kemudian dapat memberikan problem solving yang tepat, bisa berupa bantuan keuangan, bantuan personil, bantuan teknis, bantuan administratif/manajemen dan/atau  bantuan sarana prasarana.

Kedua, di dalam   Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, istilah fasilitasi dikaitkan dengan upaya untuk menciptakan keadaan yang kondusif. Dari pengertian ini maka secara umum pemerintah diharapkan dapat memahami dengan baik berbagai peluang, kekuatan, kelemahan dan ancaman terhadap pihak yang difasilitasi sehingga kemudian dapat mengurangi hambatan dan memaksimalkan potensinya.

Ketiga, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, fasilitasi berkaitan dengan pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi. Maka dalam hal ini pemerintah harus pandai-pandai memonitor bagian-bagian mana yang bermasalah, tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak optimal atau potensial menghambat pencapaian tujuan. Terhadap hal seperti itu lalu disikapi dengan kebijakan, arahan, bimbingan, juknis pelaksanaan, mediasi, pendampingan terhadp pihak-pihak  yang difasilitasi.

 

Manajemen Kinerja Bermedia Kotak Saran: Simpel dan Efektif

Artikel - Artikel Umum

Kita berada dalam era transparansi. Kita berada dalam era kompetisi. Dengan itu sekarang ini sebetulnya semua bentuk institusi, baik institusi masyarakat, pemerintah, swasta apalagi mesti berbenah diri.  Kata pepatah, orang bijak bisa berubah pikiran tetapi orang yang bodoh tidak akan pernah mau. Hadits Rasulullah SAW menyatakan bahwa barang siapa hari ini lebih jelek dari kemarin maka ia termasuk orang yang celaka; barang siapa hari ini sama dengan kemarin maka ia termasuk orang yang merugi; dan barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin maka ia termasuk orang yang beruntung.  Saban hari Transparansi dan kompetisi menjadikan dinamika.

Agar kita termotivasi untuk berubah, mengetahui hal-hal apa yang harus diubah, kita membutuhkan masukan orang lain. Tidak terkecuali institusi tempat kita bekerja banyak membutuhkan masukan kritik dan saran sebagai bagian dari manajemen kinerja. Surya Dharma (2013) dalam bukunya Manajemen Kinerja mengemukakan, manajemen kinerja berkaitan dengan upaya menentukan dan menyepakati sasaran, mempersiapkan rencana kinerja, memantau dan mengevaluasi kinerja serta memberikan imbalan atas kinerja.

Berkaitan dengan fase memantau dan mengevaluasi kinerja, ada satu media yang sebetunya sangat efektif yakni kotak saran. Melalui kotak saran orang menjadi tidak sungkan memberikan masukan bahkan kritik pedas sekalipun. Ada beberapa prasyarat harus terpenuhi agar penggunaan kotak saran menjadi efektif sebagai berikut:

Sepakati bersama di intern institusi bahwa ada media kotak saran untuk sarana perbaikan bersama. Siapapun diharapkan terbuka dan berbesar hati terhadap kritik dan saran.

Pastikan pengguna layanan atau stakeholder institusi kita mengetahui adanya media kotak saran. Petugas front office diberi tugas untuk mengingatkan dan mengarahkan pengguna layanan, tamu untuk memberikan masukan lewat kotak saran.

Masukan ditelaah, dikaji oleh unit kerja yang menangani tata usaha atau umum, dijadikan sebagai bahan feedback penyempurnan kinerja dan pengambilan keputusan bagi pimpinan.

Setelah dirumuskan langkah penyempurnaan, sediakan layanan konsultasi dan choaching untuk mendampingi pegawai atau unit yang harus disempurnakan kinerjanya.

Evaluasi hasil setelah konsultasi dan choaching

Ulangi lagi dari langkah 1, dan pastikan ada feedback berikutnya.

 

Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini14
mod_vvisit_counterKemarin150
mod_vvisit_counterMinggu ini406
mod_vvisit_counterMinggu kemarin750
mod_vvisit_counterBulan ini289
mod_vvisit_counterBulan kemarin3523
mod_vvisit_counterTotal Kunjungan101069

Tanya Jawab

Apakah anda suka informasi yang kami berikan?
 

Link Terkait

Kemenpan dan RB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri


LAN
Lembaga Administrasi Negara

BKN
Badan Kepegawaian Negara

Setneg
Sekretariat Negara


DPPKA DIY
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset DIY


Bappeda DIY
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY

Biro Hukum Setda DIY

 

 

 

Bantuan Teknis

Online User

Online User